Archive for the ‘Kinerja’ Category

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester II-2011 menemukan adanya 4.941 kasus ketidakpatuhan penggunaan anggaran yang berpotensi merugikan negara Rp 13,25 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dalam pembacaan Ikhtisar Hasil Laporan Semester II-2012 di sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

“Diantaranya 4.941 kasus senilai Rp 13,25 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi rugi, dan kekurangan penerimaan,” jelas Hadi.

Dia menyatakan, dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp 81,71 triliun.

Hadi menyatakan, sepanjang semester II-2011, BPK terlah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu laporan keuangan BUMN juga diperiksa oleh BPK. Belum dijelaskan BPK potensi kerugian negara tersebut terdapat di kementerian/lembaga negara yang mana.

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Kiagus Achmad Badaruddin mengungkapkan pihaknya tengah meminta persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN RB) untuk memberikan tambahan PNS sebanyak 999 orang dari kalangan umum untuk tahun ini. Jumlah ini merupakan tambahan dari rencana awal sebanyak 2000 PNS baru yang akan diterima pada tahun ini.

“Waktu itu kan sudah ada 2000, itu sudah disetujui KemenPAN RB, tapi kita minta 999 lagi. Supaya langsung banyak dan tidak perlu penerimaan sedikit-sedikit,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Sebelumnya, Badaruddin menyatakan pihak KemenPAN RB telah menyetujui penerimaan PNS baru sebanyak 2000 orang yang terdiri dari 1607 calon dari STAN dan 393 dari kalangan umum. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa tingkat pendidikan.

“Sumbernya itu dari STAN 1607 untuk D1 dan D3, sekitar 400 lagi dari umum. Nah ini kita minta lagi 999, jadi sekitar 2999 untuk tahun ini. Itu ada yang S1, D3, D1, bahkan untuk ABK. Kalau dibilang tanggung 2999, itu bukti kalau kita menghitungnya benar-benar,” jelasnya.

Badaruddin menyatakan penerimaan akan dilakukan setelah menunggu izin dari KemenPAN RB. Pasalnya penerimaan PNS saat ini tidak bisa sembarangan karena adanya program moratorium.

“Nunggu izin dari Menpan. Moratorium itu terkecuali kementerian tertentu setelah memenuhi syarat tertentu. Nah, kemenkeu telah memenuhi syarat itu dan sudah diproses MenPAN,” pungkasnya.

Jakarta – Moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan pemerintah pada tahun ini mungkin saja dapat menekan laju pertumbuhan jumlah PNS yang tiap tahun meningkat.

Namun, rupanya tindakan tersebut memberikan dampak negatif. Pasalnya, masih banyak pos di instansi pemerintah yang masih membutuhkan banyak pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Menurut saya, moratorium PNS adalah sebuah kebijakan yang dilematis. Di satu sisi, sejumlah institusi memerlukan sumber daya manusia tambahan. Di sisi lain, kita melihat kenyataan bahwa tidak sedikit kepala daerah incumbent yang ingin jadi lagi menjanjikan pekerjaan di birokrasi kepada para pemilihnya,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho kepada detikFinance, Minggu (18/3/2012).

Menurut Riant, janji manis para kepala daerah ini yang justru memberatkan pemerintah pusat karena harus menerima orang-orang titipan ini sebagai PNS. Padahal, kebanyakan dari meraka tidak memenuhi standard.

“Bahkan dalam kondisi moratorium pun mereka dengan berani memasukkan para pemilih yang sudah dijanjikannya sebagai pegawai hononer, yang ujung-ujungnya menodong Pemerintah Pusat untuk menerima masuk menjadi PNS, padahal dari temuan yang saya dapatkan, kebanyakan mereka masuk tidak memalui prosedur rekrutmen yang wajar dan berkualitas,” tegasnya.

Karena masalah inilah, pemerintah harus melakukan moratorium. Padahal, atas nama perbaikan kualitas SDM dalam rangka reformasi birokrasi, ada instansi yang siap merekrut calon pegawai handal untuk memperbaiki kinerja di institusinya.

“Dengan kondisinya hari ini, khususnya berkenaan dengan tugas reformasi birokrasi. Institusi ini sudah siap merekrut SDM yang handal dan biasanya sudah diikat sebagai pekerja tidak tetap atau konsultan,” paparnya.

Riant menyatakan kebijakan moratorium ini perlu dicabut. Asalkan pemerintah melakukan audit PNS guna menjaring PNS yang tidak berkualitas.

“Pada hemat saya, moratorium penerimaan PNS sudah waktunya dicabut, namun sebelumnya harus dilakukan audit SDM PNS, dengan risiko PNS yang tidak berkualitas diberhentikan dari kepegawaiannya.

Untuk melakukan audit ini, lanjut Riant, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat bekerjasama untuk menjadi pelaksananya.

“Pekerja honorer tidak dapat serta merta dijadikan PNS, melainkan dites lagi melalui prosedur yang wajar dan berkualitas,” jelasnya.

Sumber : Detik

Jakarta – Walaupun ada program moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS hingga 31 Desember 2012, namun akan dibuka 125.000 lowongan PNS baru. Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) beralasan rekrutmen ini untuk menggantikan PNS yang pensiun di 2012.

“Moratorium tetap sampai 2012, jadi yang kita terima ini yang khusus, ada jatah yang pensiun thn ini 125.000, lebih kurang ya, nanti kita juga akan terima 125.000,” ujar Menteri PAN RB Azwar Abubakar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3/2012).

Menurut Azwar, setengah dari kebutuhan PNS tersebut akan diambil dari pegawai honorer K1 dan K2 yang berhasil lulus test baik administratif maupun tertulis. Sementara selebihnya merupakan calon dari masyarakat umum.

“Jadi kita juga akan terima sekitar segitu, setengahnya saja antara 60-70 ribu itu dari K1. Honorer, K1. Setengahnya lagi baru kita terima yang khusus-khusus tadi,” jelasnya.

Azwar menambahkan penerimaan dari pagawai honerer ini merupakan kesepakatan dengan DPR-RI. Asalkan si pegawai bisa memenuhi passing grade yang ditentukan pihak KemenPAN RB.

“Yang K2 itu yang di bawah 2005, itu yang bekerja di bawah instansi pemerintah tapi dibayar tidak melalui APBD ataupun APBN. Kita sudah sepakat dengan DPR itu kita tampung. Tapi dengan syarat itu ada seleksi, harus ada passing grade. Seleksi Kompetensi dasar maupun kompetensi bidang,” ujarnya.

Azwar menyatakan, pemerintah daerah juga harus berpartisipasi guna mendata semua pegawai honorer yang dimiliki setiap kementerian/lembaga sehingga dapat menghindari pegawai yang menggunakan ijazah palsu.

“Nah sekarang yang terjadi apa, cuma jumlah saja ratusan ribu, nggak ada nama, nggak ada tempat. Saya sudah tanda tangan surat, supaya bupati, kepala daerah mendata kembali siapa yang sudah diusulkan. Kerjanya sejak kapan, dimana dia kerja apakah di rumah sakit, di sekolah, atau di kantor, kemudian sebagai apa profesinya. Siapa yang angkat dia, dengan dana darimana dia, itu yang saya minta. Nah data ini yang kita minta dimasukkan dalam waktu 2 bulan inilah. Data ini menjadi syarat untuk supaya mereka bisa ikut testing, bukan langsung masuk,” paparnya.

Azwar menyatakan pengalokasian PNS ini akan merata tetapi diutamakan bagi pos kementerian/lembaga yang benar-benar mengalami kekurangan pegawai.

“Rata-rata, jadi pusat dapat, daerah juga dapat. Itu memang betul berdasarkan peta jabatan dan kebutuhan, itu di tempat yang kosong. Jangan di tempat-tempat yang penuh, jangan numpuk disitu,” pungkasnya.

detik.com

Seperti tahun-tahun sebelumnya Kemen PAN merilis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L) yang menyerahkan LAKIP tepat waktu. Ada lima aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih predikat yang terbaik dalam penilaian akuntabilitas kinerja tersebut. Keduanya mendapatkan predikat sangat baik (A) di antara kementerian/lembaga. K/L yang akuntabilitas kinerjanya tahun 2011 berpredikat CC ke atas mencapai 82,93 %, meningkat dari tahun 2010 yakni 63,29 % dan tahun 2009 hanya 47,37 %.

Berikut hasil evaluasi AKIP tahun 2011 :
No. KEMENTERIAN / LEMBAGA KRITERIA
1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) A
2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) A
Jumlah Kriteria “A” 2

(lebih…)