Archive for the ‘Gaji dan Remunerasi’ Category

Salah satu faktor utama pertimbangan pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja daerah adalah  kemampuan keuangan daerah tersebut. Daerah yang kebetulan mempunyai sumber PAD yang besar akan lebih leluasa dalam memperhatikan kesejahteraan aparaturnya. Kaltim dikenal sebagai penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia selain Riau dan Aceh. Sebagai daerah penghasil, Kaltim berhak menerima Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas yang besarnya 15 persen dari keseluruhan hasil eksplorasi minyak dan gas (UU No.33 tahun 2004).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 027/K-463/2011 tanggal 28 Juli 2011 ditetapkan standarisasi harga Provinsi Kalimantan Timur 2012. Dalam lampiran keputusan tersebut ditetapkan besaran tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemprov Kaltim. Disamping tunjangan tambahan tersebut ada juga honorium kegiatan satker yang diberikan per bulan, uang makan sebesar Rp 20.000 per hari kerja, biaya olah raga pegawai dan Tunjangan Hari Raya (THR) sejumlah Rp 2.500.000/tahun ..wow!

Perhatikan tabel dibawah ini :

(lebih…)

Tanpa banyak publikasi Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya TA. 2012 sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran K/L tahun anggaran yang akan datang (2012). Semua penghitungan didasarkan pada harga satuan, tarif dan indeks yang ada dalam peraturan ini. Ada perbedaan istilah dengan Standar Biaya yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dulu dikenal Standar Biaya Umum (SBU) sekarang dengan adanya PMK ini diganti dengan Standard Biaya Masukan (SBM), sedangkan Standar Biaya Khusus berubah menjadi Standar Biaya Keluaran.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah adanya kenaikan uang makan dan uang lembur serta uang makan lembur. Selain itu satuan uang makan dan uang makan lembur ditentukan berdasarkan Golongan PNS, sebelumnya uang makan semua PNS ditentukan sebesar Rp 20.000 tanpa melihat golongannya.

Besaran kenaikan Uang Makan, Uang lembur dan Uang Makan Lembur dilihat dalam tabel dibawah ini:

1. Uang Makan

Golongan TA. 2011 TA.2012
Gol I dan II 20.000 25.000
Gol III 27.000
Gol IV 29.000

Uang makan diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA K/L paing banyak 22 hari dalam 1 (satu) bulan.
Besaran satuan biaya uang makan untuk Gol III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

2. Uang Lembur

(lebih…)

Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan gaji pegawai Bank Indonesia (BI) di 2012 ini. Secara resmi gaji pegawai BI di 2012 ini naik!

“Dalam hal kenaikan gaji, DPR menyetujui kenaikan gaji dari dua komponen yakni berdasarkan kinerja dan cost living adjusment. Kenaikan gaji dimulai di Januari 2012 ini,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012).

Berdasarkan kinerja, Harry mengatakan gaji Dewan Gubernur BI mengalami kenaikan maksimal 3%. Sedangkan dari level Direktur sampai Staf kenaikannya mencapai maksimal 5%. “Untuk pegawai tata usaha dan pegawai dasar maksimal kenaikannya 7%,” tutur Harry.

Dijelaskan Harry, yang mengatur kenaikan gaji satu level Dewan Gubernur akan ditentukan kepada Dewan Gubernur sendiri. “Misalnya Deputi Gubernur BI kenaikan gajinya akan ditentukan oleh Gubernur, dan sebaliknya untuk kenaikah gaji Gubernur sendiri akan ditentukan oleh para Deputinya,” ungkap Harry.

Lebih jauh Harry mengatakan anggaran gaji pegawai BI di 2012 mencapai Rp 2,2 triliun setelah sebelumnya mencapai Rp 1,98 triliun di 2012.

Berikut daftar gaji pegawai BI (maksimum) setelah kenaikan 3% dan penilaian kinerja:

  • Gubernur BI: Rp 166 juta (asumsi kenaikan 4%)
  • Deputi Gubernur BI: Rp 124,3 juta (asumsi kenaikan 4%)
  • Direktur: Rp 78,8 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Deputi Direktur: Rp 51,7 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Kepala Bagian: Rp 42,1 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Deputi Kepala Bagian: Rp 31,5 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Kepala Seksi: Rp 25,0 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Staf: Rp 16,7 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Pegawai Tata Usaha: Rp 11,9 juta (asumsi kenaikan 5%)
  • Pegawai Dasar: Rp 5,7 juta (asumsi kenaikan 5%)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan negara membutuhkan dana sebesar Rp50 triliun jika implementasi program remunerasi merata di seluruh instansi pemerintah pusat. Dana ini dibutuhkan jika dilakukan pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi secara penuh pada tiap instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengatakan terdapat sekitar 70 kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Sementara itu, pembayaran secara penuh diperkirakan mulai diterapkan tiga hingga empat tahun mendatang.

(lebih…)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Yth.  1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
Nomor SE-12 /PB/2012
TENTANG
PENYESUAIAN BESARAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL,
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. Umum

Berdasarkan:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33); dan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);

telah ditetapkan besaran gaji pokok baru bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengingat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud hanya mengatur bahwa besaran gaji pokok baru tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan keseragaman pemahaman pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam pelaksanaan pembayaran atas penyesuaian besaran gaji pokok baru sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah dimaksud.

C. Ruang Lingkup
  1. Penyesuaian besaran gaji pokok.
  2. Pembayaran kekurangan gaji sebagai akibat penyesuaian besaran gaji pokok.
  3. Tata cara pengajuan SPM Gaji/SPM Kekurangan Gaji bagi Satuan Kerja (Satker) yang telah menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP). (lebih…)