DPR Diminta Cermat dalam Memilih Calon Anggota BPK

Posted: Februari 20, 2012 in BPK RI, Lembaga Negara
Tag:

JAKARTA,  Indonesian Audit Watch (IAW) meminta pimpinan DPR berhati-hati menanggapi pertimbangan dan rekomendasi DPD terkait pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus mengatakan, rekomendasi DPD terhadap 35 orang calon anggota BPK diduga sudah melanggar Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Dikatakan, DPD telah memberikan pertimbangan terhadap 35 calon anggota BPK.

DPD telah menilai dalam bentuk pola urutan ranking 1 sampai dengan urutan 17 dari 35 nama yang diusulkan DPR. Rekomendasi DPD itu untuk menjawab surat DPR nomor PW.01/11131/DPR RI/XII tanggal 29 Desember 2011 yang meminta DPD untuk memberikan pertimbangannya terkait dengan pemilihan calon Anggota BPK.

Atas rekomendasi DPD itu, lanjut Iskandar, pihaknya meminta Komisi XI untuk berhati-hati mencermatinya agar DPR tidak terjebak pada perbuatan melawan hukum.

Iskandar menengarai, rekomendasi DPD itu terkategori melanggar pasal 13 butir j UU BPK yang isinya menyatakan sebagai berikut: Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : ‘paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara’.

“Karena diduga ada beberapa nama yang menjabat sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara yang diusulkan DPR namun sayangnya walau sudah dilakukan pertimbangan dengan matang oleh DPD namun nama tersebut masih tetap juga direkomendasikan DPD,” ujar Iskandar di Jakarta.

Dikatakan, walau di dalam 35 nama yang diserahkan DPR kepada DPD ada yang menjabat sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara maka ketika dilakukan pertimbangan maka sudah selayaknya nama tersebut tidak direkomendasikan.

“DPR perlu untuk mencermati kembali ada atau tidak kesalahan yang dilakukannya saat DPR menyampaikan 35 nama ke DPD tetap berulang walau sudah dipertimbangkan DPD.”

Iskandar mengatakan, jika calon yang tidak memenuhi syarat itu lolos  maka DPR dan DPD telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum terhadap UU BPK.

Sumber : Suaramerdeka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s